FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA

Selamat datang di situs resmi Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-K.SPSI;

Media Informasi dan Komunikasi Anggota Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-K.SPSI;

Informasi yang tersedia di situs ini tidak ditujukan kepada pihak lain selain dari pada anggota F.SPTI dan HANYA untuk kepentingan informasi belaka. Apabila informasi dalam situs ini kurang jelas, dapat disampaikan secara tertulis melalui email federasi.spti@gmail.com dan/atau barita_advokat@yahoo.co.id

F.SPTI boleh, menurut kebijakannya, menghapus atau mengubah atau memperbaiki seluruh informasi ini dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan lebih dulu.

Dilarang keras memfotocopy, memperbanyak, atau menggandakan sebagian atau seluruh tulisan dalam blog tanpa izin tertulis.

PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA - penting untuk diketahui

#**# UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Klik disini.

#**# UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Klik disini.

#**# Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Klik disini.

#**# Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor: KEP.12/DPHI/IV/2005 tentang Mekanisme dan Waktu pelaksanaan pendataan dan verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Klik disini.

#**# Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.187/MEN IX/2004 tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Klik disini.

#**# Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata cara pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Klik disini.

#**# Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Klik disini.

#**# Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: KEP-201/MEN/ 2001 tentang Keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. Klik disini.

#**# Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: KEP.355/MEN/X/ 2009 tentang Tata Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. Klik disini.

#**# UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Klik disini.

#**# UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Klik disini.

#**# UU Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Klik disini.

#**# Keputusan Presiden RI Nomor: 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Klik disini.

#**# Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit. Klik disini.

#**# Keputusan Presiden RI Nomor 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 Mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk berorganisasi. Klik disini.

#**# UU Nomor 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Klik disini.

#**# UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Klik disini.

#**# UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Klik disini.

#**# UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Klik disini.

#**# UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Klik disini.

#**# UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Klik disini.

#**# UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klik disini.

#**# UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Klik disini.

#**# UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Klik disini.

#**# UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Klik disini.

#**# UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Klik disini.

#**# UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Klik disini.

#**# Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Klik disini.

#**# Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Klik disini.

#**# Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing. Klik disini.

#**# Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Klik disini.

#**# Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan batas wilayah kota di seluruh Indonesia. Klik disini.

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Jika Anda mengetahui adanya Maladministrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara Klik disini untuk melapor ke Ombudsman

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk:
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2. diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.